RAKYATPAPUA.COM, MANOKWARI – Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan akhirnya menanggapi pernyataan anggota DPRD Manokwari yang mempertanyakan soal utang Pemda Manokwari di Bank Papua.

Demas menegaskan, persoalan utang Pemda Manokwari tahun 2017 itu merupakan utang pemerintahan sebelumnya, dimana APBD 2016 pemerintahan sebelumnya menggunakan dana Sertifikasi guru dan tidak menganggarkan gaji 13 dan 14 bagi PNS Kabupaten Manokwari yang wajib hukumnya untuk menganggarkannya.

“Pemerintahan sebelumnya tidak kontrol penggunaan anggaran malah menggunakan dana sertifikasi guru untuk hal-hal yang tidak efektif hanya menghabiskan anggaran untuk hibah dan Bansos yang tidak efektif dan mencapai ratusan miliar,” tegas Demas melalui via whatsapp, Selasa (29/05/2018).

Demas juga menegaskan, ppersoalan utang itu sudah diselesaikan di tahun 2017 dan tidak ada utang lagi di Bank Papua.

“Jadi seharusnya baca LKPJ baik-baik atau untuk informasi selengkapnya langsung tanya bank Papua sebelum memberikan komentar di media. Saya sudah punya komitmen untuk tidak melakukan pinjaman apapun kecuali ada bencana di luar dugaan,” imbuhnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Manokwari, Yustinus Meidodga mempertanyakan pembayaran utang Pemda Manokwari ke Bank Papua yang sudah dianggarkan dalam APBD 2017 lalu, hingga sekarang belum diselesaikan.

“Padahal pembayaran utang itu sudah termuat dalam APBD Manokwari tahun anggaran 2017. Ini jelas ada yang janggal, karena dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) bupati Manokwari tahun 2017 tertulis telah terealisasi pembayaran hutang telah 100 persen,” ungkap legislator PAN itu.

Redaksi Rakyat Papua

Kami menyiapkan rubrik Citizen Reporter yang khusus untuk memberi ruang kepada publik mengirim naskah/tulisan dan foto/video kejadian atau peristiwa. Silahkan kirim di alamat email: redaksi.rakyatpapua@gmail.com