RAKYATPAPUA.COM, SORSEL – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sorong Selatan, Albert Krimadi menyatakan bahwa undang-undang dan dana Otonomi Khusus (Otsus) sementara ada di ambang batas. Ditegaskan, bahwa Otsus selama ini menjadi sebuah dilema ketika masyarakat Papua hendak menyuarakan hak-hak prinsip dasarnya.

“Saya katakan demikian karena saya melihat otonomi khusus yang lahir lewat undang-undang nomor 21 tahun 2001 tidak lama lagi akan berakir dan ini menjadi tantangan besar bagi kami masyarakat Papua,” ungkapnya kepada Rakyatpapua.com, Senin (17/12/2018).

Ia menjelaskan maksud dari prinsip dasar itu ialah prinsip ekonomi kerakyatan yang berpihak kepada orang asli Papua agar bisa mandiri, maju, dan dapat bersaing.

“Perlu diketahui bahwa Otsus telah menghadirkan triliunan ke Tanah Papua, namun masyarakat Papua yang kurang lebih 300 juta jiwa sudah sepantasnya harus mandiri secara ekonomi, dan bersaing dengan sodara-sodara kita non Papua,” jelas dia.

Albert juga menyampaikan, bahwa masih ada stigma dan justifikasi orang Papua dikatakan malas, tidak mampu sebagai pelaku ekonomi dan berbagai stigma lainnya.

“Ini yang menurut saya kadang mendiskriminasi harkat dan martabat masyarakat Papua,” tegasnya.

Ia menyebut masyarakat Papua hanya objek semata dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang sudah jelas. Dia mengajak untuk saling bahu-membahu mendukung kebangkitan orang Papua di berbagai bidang.

“Kita harus mempunyai rumah sakit rujukan skala internasional yang selama ini menjadi sebuah impian masyarakat Papua melalui dana otsus bidang pendidikan. Dan mendorong generasi muda asal Papua untuk bisa masuk dalam pedidikan kedokteran, penerbangan (pilot) serta tenaga ahli lainnya,” harap Albert.

Menurutnya, sekolah ungulan TK, SD, SMP, dan SMA yang selama ini dibangun di kota-kota itu adalah fakta buruk, karena basis orang Papua bukan ada di kota tetapi ada di kampung-kampung, kecamatan-kecamatan yang tersebar di Tanah papua

“Pertanyaan saya berapa anak-anak Kabupaten Sorong Selatan, Maibrat dan Tambrau yang menggunakan dana otsus untuk pendidikan, kedokteran, pilot dan pendidikan ahli forensik?,” tanya dia.

“Berapa banyak anak-anak kabupaten Sorong Selatan, Maibrat, Tambrau yang mempergunakan dana otsus untuk masuk sebagai peserta didik pada AKPOL dan AKMIL?,” tanya dia lagi.

Dikatakan, kenyataan yang selama ini Orang Asli Papua (OAP) melihat dan tahu dengan benar bahwa dana Otsus hanya digunakan untuk membagun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan bangunan megah yang sebenarnya itu digunakan 70 persen bagi masyarakat non Papua.

“Yang seharusnya dana Otsus digunakan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM), supaya ke depan orang Papua bisa bagkit dan membagun negrinya sendiri,” pungkasnya.

Penulis: Hermanus Sagisolo