RAKYATPAPUA.COM, SORSEL – Sekda Kabupaten Sorong Selatan, Dance Yulian Flassy angkat bicara soal kebijakan pusat mengenai pemberhentian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terseret dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Menurutnya, pemerintah pusat harus mempertimbangkan secara matang permasalahan ini, karena memberhentikan orang tidak dengan hormat sama dengan membunuh orang.

“Dan kasus Papua Barat jangan disamakan dengan propinsi lain di Indonesia. Ini menyangkut hak asasi manusia, walaupun ini merupakan program nasional tetapi untuk pPpua harus ada pertimbangan khusus,” tegas Sekda di ruang kerjanya, Selasa (18/12/2018).

Dance yang juga Ketua Umum pengurus Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Papua Barat, mengungkapkan bahwa Pemerintah ProVinsi Papua Barat telah berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri terkait kebijakan pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN yang berkasus di Pengadilan Tipikor.

“Kami berencana ke Jakarta tanggal 21 Desember ini untuk memastikan masalah proses kebijakan pemberhentian ASN ini. Karena pembatasan waktu oleh Pengadilan Tipikor harus dihentikan di bulan Desember 2018,” katanya.

Dia berharap kepada Mendagri agar ASN ini tidak diberhentikan secara tidak hormat, tetapi melalui tahap penahanan badan dengan mengikuti hasil putusan pengadilan Tipikor.

“Setelah itu mereka (ASN) keluar dan bisa melakukan pekerjaan seperti biasa selaku aparatur sipil negara,” cetusnya.

Dance menyebut jumlah ASN yang terlibat kasus di Pengadilan Tipikor tersebar di 13 kabupaten/kota di Papua Barat sebanyak 59 orang pada tahun 2018 ini.

“Tetapi untuk keseluruhannya adalah 99 ASN. Jika tahun ini terjadi pemberhentian 59 ASN, maka tahun depan 40 ASN lagi,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa pengurus Korpri pusat sedang memperjuangkan uji materi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang sementara bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami mohon doa dari segenap masyarakat Papua Barat agar pertemuan kami nanti membuahkan hasil yang baik, sehingga tidak perlu memberhentikan mereka ASN di bulan desember 2018 ini,” tandasnya.

Penulis: Hermanus