Komite Pemekaran DOB Babo, Jumat (1/3), bertemu Bupati Teluk Bintuni, di Aula Sasana Karya Kantor Bupati. (Dok. Humas Setda Teluk Bintuni)

Teluk Bintuni, Rakyatpapua.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Bupati Petrus Kasihiw, menyampaikan bahwa sesegera mungkin bakal membentuk Tim Tekhnis guna sikapi aspirasi masyarakat terkait Pemekaran Kabupaten Babo.

Ketika di temui Komite Pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Babo, Jumat (1/3), di Aula Sasana Karya Kantor Bupati SP III, Bupati mengungkapkan, sebagai Kepala Daerah, ia wajib menerima aspirasi masyarakat dalam bentuk apapun.

“Hari ini, masyarakat Babo menyampaikan aspirasi ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti, pada intinya sebagai Bupati saya sudah menerima dan akan menindaklanjuti ke Gubernur. Nantinya, kewenangan Gubernur untuk menyampaikan ke pemerintah pusat” sebut Bupati.

Hal pertama, jelas Bupati Petrus Kasihiw, adalah Pemerintah bertugas menyiapkan Tim Tekhnis yang bakal bekerja bersama-sama Komite Pemekaran DOB Kabupaten Babo dalam mewujudkan keinginan masyarakat Babo Raya untuk berdiri sendiri.

“Poin pertama adalah, tim teknis harus disiapkan karena nanti mereka yang bekerja dan tim teknis ini terdiri dari pemerintah daerah yang akan membantu tim komite agar sama sama bekerja” ucapnya.

Apalagi, menurut Bupati, dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Komite Pemekaran dianggap cukup lengkap, tinggal penyempurnaan yang nanti dilaksanakan oleh Tim Tekhnis.

“Kalau dilihat dokumen dokumen yang ada sudah lengkap tingal melengkapi beberapa poin yang harus diselesaikan. Yang terpenting adalah tim segera terbentuk dan bekerja menyempurnakan dokumen” jelas Pit Kasihiw.

“Setelah itu baru dibawah ke Gubernur. Dan kalau dilihat dari substansi yang ada, saya akan meminta Gubernur untuk mempercepat pendaftaranya ke pusat” imbuhnya menerangkan.

Sementata itu, Ketua Komite Pemekaran DOB Kabupaten Babo, Sahaji Refideso ketika menyerahkan 3 (Tiga) Dokumen kepada Bupati disaksikan Wabup dan Sekda Teluk Bintuni menyampaikan bahwa Perjuangan Kabupaten Babo adalah Perjuangan Panjang Sejak 2001.

“Perjuangan Pemekaran DOB Babo sudah dimulai dari tahun 2001 melalui musyawarah Kecamatan Babo yang pertama, kemudian ditetapkan Komite sebagai motor pengerak perjuangan pemekaran Kabupaten Babo saat itu” jelas Anggota DPR PB Fraksi Otsus.

Sahaji Refideso juga turut menceritakan perjalan panjang tersebut sejak tahun 2001 hingga saat ini, agar jangan ada persepsi aksi ini adalah aksi baru.

“Aksi hari ini bukan dimulai dari nol tapi sudah dari tahun 2001. Penyampaian aspirasi masyarakat Babo pada waktu itu kepada Pemda Teluk Bintuni dan DPRD. Pada tahun 2008 telah disetujui DPRD, selanjutnya ditindaklanjuti dengan persetujuan Bupati tentang pemekaran Babo menjadi DOB tahun 2009” tegas Sahaji.

Lebih lanjut kepada pers Refideo menjelaskan, tahun 2014, Bupati juga telah mengusulkan terkait pemekaran DOB Babo kepada Gubernur, DPRD Provinsi, Komisi II DPR RI, dan Menteri Dalam Negeri.

“Karena prinsip orang Babo bahwa, apa yang sudah di usulkan kepada pemerintah, tidak biasanya diribut ributkan, karena kami mengerti adat dan aturan, sehingga kami berharap waktu itu, pemerintah sebagai orang tua kami menindaklanjuti pemekaran tersebut” ujarnya.

Oleh karena perjalanan pemekaran Babo mengalami stagnan saat pengusulan sampai sekarang, maka Komite Pemekaran mengambil tindakan menghidupkan kembali pemekaran DOB Babo, dengan menyampaikan kembali hal ini kepada Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD.

“Selaku Ketua Umum Komite bersama masyarakat yang terdiri dari perwakilan suku Kuri, Wamesa, Irarutu, Sumuri, Suku Papua dan Suku Nusantara hari ini bertemu Bupati untuk menyampaikan kajian kajian daerah dan beberapa hal lainya, sehingga diharapkan Bupati akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan aturan aturan yang ada” harap Sahaji Refideao menyampaikan keinginan masyarakat Babo.

Mengacu pada PP 78 tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan pengabungan serta penghapusan daerah, Komite Pemekaran DOB Kabupaten Babo menyerahkan 3 Buku sebagai bahan pertimbangan.

Buku yang pertama memuat kajian daerah tentang 11 faktor dan 35 indikator, yang kesemuanya mengcover masalah tentang Kependudukan, pendidikan, kesehatan, wilayah, ekonomi, keuangan dan lain lain.

Buku kedua memuat tentang kajian tentang tempat kedudukan Kabupaten Babo, sebagaimana amanat PP 78 bahwa untuk menetapkan tempat kedudukan harus kembali kepada kajian daerah.

Dan Buku ketiga memuat persyaratan administratif dan fisik kewilayahan melalui keputusan DPRD Teluk Bintuni dan keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang persetujuan Pemekaran Kabupaten Babo dan dukungan masyarakat Babo dalam bentuk tandatangan serta keputusan Baperkam atas pernyataan sikap tersebut.

(Halim)