Manokwari, Rakyatpapua.com – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menganggap Pemerintah RI terkesan lamban dalam menangani kasus Nduga yang terjadi sejak Desember silam.

Yan Ch Warinussy, Direktrur Eksekutif LP3BH Manokwari, Minggu (3/3), dalam siaran persnya mengutarakan kekecewaannya lantaran hingga saat ini belum ada tindakan nyata Pemerintah RI melalui Komnas HAM dalam menyikapi kasus Nduga.

“Mengapa sampai saat ini Pemerintah RI (Komnas HAM) belum menjalankan amanat UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2006 untuk segera melakukan investigasi HAM atas kasus Nduga sejak desember tahun lalu” tanya Yan kesal.

Padahal, beber Yan, berdasarkan laporan-laporan yang diterima LP3BH dari para pembela HAM di Wamena, dapat diduga kuat telah terjadi tindakan-tindakan aparat keamanan (TNI) yang menyasar wilayah-wilayah pemukiman rakyat sipil.

Hal ini diduga kuat merupakan pelanggaran serius terhadap amanat pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, bahkan telah menjurus sebagai pelanggaran serius terhadap Statuta Roma, tanggal 17 Juli 1998.

“LP3BH Manokwari mecermati indikasi terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dari adanya korban tewas dari rakyat sipil seperti Nixon Umangge (18), Mianus Elokbere (18) dan Meritus Nimiangge (21) di wilayah Distrik Dal-Kabupaten Nduga-Provinsi Papua” sebut Yan.

Yan Christian Warinussy, Advokat sekaligus peraih ‘John Humphrey Freedom Award’ tahun 2005.

Fakta lainnya, cetus Yan, terjadinya pengungsian rakyat sipil dari Kabupaten Nduga ke Kabupaten Jayawijaya di Wamena dalam jumlah lebih dari 1000 jiwa saat ini.

“Itu sudah turut memberi penguatan pada dugaan adanya kesalahan negara melalui aparat keamanan yang sama sekali tidak memberi rasa aman dan nyaman bagi rakyat Papua asli Nduga dan sekitarnya untuk meninggalkan kampung-kampung halamannya saat ini” imbuhnya.

Namun hingga saat ini pun, LP3BH merasa Komnas HAM maupun Presiden RI Joko Widodo belum memberikan perhatian serius terhadap beberapa fakta yang tengah terjadi di Nduga.

Oleh karena itu selaku peraih Pengharagaan Internasional HAM “John Humphrey Freedom Award tahun 2005 di Canada, Yan mendesak Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (HAM PBB) segera dapat membuka sidang sessi khusus mengenai Papua.

“Sekaligus mengeluarkan resolusi untuk mengirimkan Pelapor Khusus PBB tentang Kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity) untuk dapat mengunjungi Papua, khususnya Nduga dalam awal tahun 2019 ini” tutup Advokat Senior Papua ini.

(***/Halim)