Manokwari, Rakyatpapua.com – Sekitar dua bulan setelah disahkan pada akhir Oktober 2018 silam, Peraturan Daerah Penataan Manokwari ‘Kota Injil’ belum efektif berlaku karena urung mendapatkan nomor oleh pemerintah dalam Lembaran Daerah.

Dalam rilisnya, Minggu (17/3), salah satu perumus Perda Manokwari Kota Injil, Yan Ch Warinussy mempertanyakan alasan mengapa hingga saat ini belum dilakukan penomoran dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

“Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya mempertanyakan pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2019 tentang Penataan Manokwari Daerah Injil” ujar Yan.

“Hingga saat ini menurut pengamatan saya belum dapat berlaku efektif, karena belum diundangkan di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari. Hal itu terbukti, karena hingga saat ini, perda tersebut belum memiliki nomor” sebutnya.

Draft Perda Penataan Manokwari Kota Injil. Dok. Yan Ch Warinussy

Warinussy berpendapat bahwa urgensi penomoran harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Bagian Hukum Setda Manokwari, agar implementasi Perda tersebut segera terlaksana, terutama sosialisasi Perda ke kelompok Umat Agama lainnya.

“Segera dikasih nomor supaya piihak gereja juga segera melakukan sosialisasi Perda ke kelompok umat agama lain, karena Perda ini juga sempat menuai Pro Kontra karena dianggap bernuansa intoleran” jelas Advokat Hukum dan HAM ini.

Terkait Pro Kontra tersebut, dalam kesempatan ini juga Yan menepis adanya kritikan yang dialamatkan terhadap substansi Perda yang telah di inisiasi sejak 2006 ini bahwa akan memunculkan tindakan diskriminatif terhadap kebebasan umat beragama lain.

“Ada yang menyebutkan dalam Perda ini termuat pelarangan pendirian masjid, atau rumah ibadah lain, dan melarang pakai jilbab. Semua itu tidak ada dalam Raperda sampai disahkan jadi Perda” Jelas Yan sembari mengaku bahwa Perumusan Raperda yang melalui beberapa kali Revisi ini juga melibatkan Non-Kristen.

Menurut Yan, dalam Perda tersebut hanya diatur mengenai pembatasan kegiatan masyarakat di hari-hari yang memiliki nilai sejarah kekristenan dan ibadah di Tanah Papua.

“Jadi yang utama, pada hari-hari tertentu seperti peringatan hari masuknya Injil pada 5 Februari itu tak boleh ada kegiatan ekonomi satu hari full. Itu sama saja dengan natal dan idul fitri, demikian pula hari Minggu” kata Yan.

Sementara itu, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Provinsi Papua Barat, Shirley Parinussa mengutarakan bahwa nantinya Pemerintah lokal dan komunitas gereja setempat masih berencana menyebarkan informasi tentang perda ini kepada pemuka agama lain demi mencegah kesalahpahaman.

Shirley mengatakan perda injil ini tujuannya semata-mata memberi pengakuan tertulis terhadap Manokwari sebagai Kota Peradaban dalam Sejarah ke-Kristenan di Tanah Papua.

“Akan ada semacam sosialisasi bahwa tujuan Perda ini agar masyarakat menjadi lebih damai dan mengakui Manokwari sebagai titik pertama perkabaran injil di Papua,” ujarnya seperti dikutip BBC.com.

Meski begitu, Shirley yakin Perda Penataan Manokwari Kota Injil tak akan memicu intoleransi. Menurutnya, kewajiban publik menghormati jam ibadah agama tertentu telah lebih dulu diterapkan di daerah lain.

“Di Jayapura ada peraturan wali kota, bahwa hari Minggu jam 09:00 pagi, saat ibadah diharapkan tidak ada aktivitas, di Bali juga diberlakukan itu. Itu bahkan bukan perda tapi komitmen bersama. Apa ada yang salah dengan itu?” kata Shirley.

Dalam Reperda yang telah disahkan menjadi Perda itu pun menurut Shirley, tidak mengatur tentang pendirian rumah ibadah Non-Kristen.

“Soal pembangunan itu kita berdasarkan pada SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri, karena sudah jelas mengatur dan tidak tumpang tindih di tempat yang sudah ada rumah ibadah yang sudah ada sebelumnya, kita berharap pembangunan rumah ibadah tak menimbulkan gejolak di masyarakat” kata dia.

Namun, dia juga mengatakan Perda Penataan Manokwari Kota Injil sebenarnya menyasar kepada karakter masyarakat agar lebih beriman, dan menolak segala hal-hal yang pada akhirnya justru menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa.

“Yang penting bukan hanya aksesori, tapi yang teramat penting dengan perda ini semua didorong, bagaimana menerapkan karakter yang baik. Kita sadar Papua Barat saat ini ada krominalitas yang semakin meningkat, narkoba dan sebagainya. Tempat prostitusi itu harus ditertibkan, karaoke dan sebagainya. Saya percaya saudara Muslim juga sama, apalagi kita di Papua, terus miras tapi sudah ada perda jadi kita menekankan kembali” tutup Shirley.

(***/Halim)