Manokwari, Rakyatpapua.com – Sikapi keberlanjutan kucuran Dana Otsus (Otonomi Khusus) yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Papua sejak tahun 2001 melalui amanat UU. 21 Tahun 2001, yang sesaat lagi bakal berakhir, DAP III Doberai gelar Diskusi terfokus dan hasilkan 2 Rekomendasi penting.

Bertempat di Sekretariat DAP III Doberay, Sanggeng Manokwari, Diskusi yang melahirkan 2 Rekomendasi itu, terkait rencana Pemerintah Pusat untuk memperpanjang pemberian Alokasi Khusus kepada Papua dan Papua Barat dalam Otsus Jilid II.

Ketua DAP (Dewan Adat Papua) Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Mayor dalam keterangannya mengaku, 2 Rekomendasi hasil diskusi lintas sektor masyarakat Papua semisal, Tokoh Perempuan Papua, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pemuda, ULMWP dan KNPB, yakni Pemerintah bersama semua Stakeholder harus duduk bersama Evaluasi Otsus.

Peserta Diskusi Terfokus berpose bersama usai kegiatan.

“Jadi tong pu diskusi hari ini, menghasilkan 2 rekomendasi. Yang pertama, DAP segera fasilitasi pertemuan pihak Pemerintah, DPR, dan DAP serta masyarakat untuk bersama-sama tong evaluasi Otsus ni. Da gagal ka tidak” kata Mananwir, Rabu (20/3).

Selain itu, sebut Mananwir, keinginan lain masyarakat Papua yaitu setelah ada hasil Evaluasi, Kongres Masyarakat Papua secara besar-besaran harus dilakukan untuk menentukan apakah Otsus mau dilanjutkan atau tidak.

“Kalau su selesai evaluasi baru tentukan dalam Kongres Besar-besaran seperti tahun 2000/2001, Orang Papua Mau lanjut pemerintah kasi Dana Otsus ka tidak” ucap Ketua DAP bacakan Notulensi.

Bukan tanpa sebab, Otsus yang digadang-gadang sebagai langkah Pemerintah Pusat menyejahterakan Orang Asli Papua ketika meminta Referendum kepada Presiden RI ketika itu, (B.J Habibie) justru dinilai telah gagal lantaran ratusan Triliun yang turun dalam bentuk Dana Otsus sejak 2002 hingga saat ini, bahkan belum mampu mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia, khususnya OAP.

“18 Tahun sejak Otsus pertama kali diberlakukan, sudah 108 Triliun Pemerintah kucurkan, tapi uang sebesar ini saja bahkan tidak sebanding untuk dongkrak IPM. Coba hitung IPM khususnya IPM orang asli papua, sebanding ka tidak” tutur salah seorang Akademisi yang turut hadir dalam Diskusi Terfokus.

Salah seorang Pegawai OAP di lingkup Pemkab Raja Ampat bercerita meski tiap tahun Dana Otsus selalu dikucurkan untuk Pendidikan dan Kesehatan, ia mesti mengambil kredit selama 20 tahun demi menyekolahkan Putranya di Sekolah Akademi Pelayaran di sorong.

“Tong cuma dengar Otsus pu bunyi saja. Sa pu anak demi melanjutkan pendidikan di salah satu akademi ternama, karena tidak ada biaya sa kredit gaji selama 20 tahun. Tiap bulan hanya terima 200ribuan. Tapi trapapa, yang penting sa pu anak sukses” ceritanya.

Di pihak lain, Anggota DPRD Manokwari, Wanma, turut menyampaikan pandangannya soal rencana Evaluasi dan Kongres Rakyat Papua bahwa langkah tersebut dinilai perlu demi mencari benang kusut Otsus.

“Terlepas dari jabatan saya sebagai Anggota DPR, saya menilai perlu sekali untuk evaluasi supaya ketemu permasalahannya dimana, kenapa sampai Otsus sekian tahun malah tidak terlalu berdampak terhadap orang asli papua” ujar Wanma.

Bersamaan, Praktisis Hukunm dan HAM Papua Barat, Yan Ch Warinussy juga menyentil beberapa Pasal dalam UU Otsus yang ternyata hingga saat ini, amanat itu belum dijalankan oleh Pemerintah Pusat.

“Contoh kecil saja, ada amanat dalam pasal 67 kalau tidak salah, soal HAM. Disitu menyebutkan harus ada perwakilan KOMNAS HAM dibuka di Papua/Papua Barat. Nyatanya hanya di Papua” ujar Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari.

Ia juga menyindir Pengadilan HAM yang hingga saat ini belum dibuka di Papua, padahal itu juga merupakan Amanat UU 21 Tahun 2001 yang wajib di jalankan.

Suasana Diskusi Terfokus, Rabu (20/3) sore, di Sanggeng Manokwari.

Oleh karena itu, lanjut Yan, Kongres Rakyat Papua pantas dilakukan sebagai jalan terakhir seperti upaya yang pernah dilakukan oleh Presidium Dewan Papua (PDP) hingga lahirnya Otsus Pertama Kali pada Tahun 2001.

Di inisiasi DAP III Doberai, Diskusi terfokus “Menyikapi Keberlanjutan Otsus Jilid II” dihadiri beberapa Narasumber diantaranya, Pemerintah Provinsi/Kabupaten, DPRD Manokwari, Pakar Hukum, dan Akademisi serta DAP Wilayah III Doberai.

Tindak lanjut hasil diskusi ini, Ketua DAP III menjanjikan bakal segera menyampaikan hasil ini kepada DAP Wilayah lainnya untuk ditentukan waktu pelaksanaan Evaluasi dan Kongres serta Sumber Pendanaa.

“Dari pertemuan kecil ini, akan ditindak lanjuti ke DAP lainnya, untuk segera tentukan waktu dan sumber pendanaan. Intinya dalam waktu dekat. Sejarah Papua ditentukan dari pertemuan kecil ini” ungkapnya.

(***/Halim)