Sorong Selatan, Rakyatpapua.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong Selatan, Selasa (19/3), gelar Sosialisasi Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Pemilu), Permendagri No 17 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No 2 Tahun 2015 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Partai Politik.

Sosialisasi ini menghadirkan nara sumber Dr Andi Muhamad Yusuf selaku Kasubdit Pengawasan Orang Asing Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI, serta Agus Adi Priyatno Kasubag Hukum Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI Perwakilan Papua Barat.

Ketua Panitia Marthen Nabore ,SIP dalam laporanya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan Ilmu dan mekanisme tentang sistim laporan pertanggung jawaban keuangan yang baik dan professional bagi pimpinan dan anggota partai politik di kabupaten Sorong Selatan.

Sosialisasi ini, kata Marthen, dilaksanakan dalam rangka menyukseskan Pemilu 17 April 2019 mendatang dan menjadi perhatian serius pemerintah dengan memberikan bantuan dana hibah kepada Parpol yang lolos dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Dengan demikian setiap penggunaan dana bantuan pemerintah harus dapat dipergunakan transparansi akuntabel dan sistematis sesuai dengan prosedur yang berlaku” ujar Marthen di Aula Marthen Luther, Teminabuan.

Selain itu dijelaskan pula bahwa kegiatan sosialisasi memiliki sasaran yaitu kepada pimpinan dan anggota partai Politik serta organisasi kemasyarakatan di kabupaten Sorong Selatan.

Sementara itu wakil Bupati Sorong Selatan Drs Martinus Salamuk dalam sambutanya menjelaskan bahwa Partai Politik merupakan Partai Politik Nasional peserta yang lolos Pemilu.

Wabup Sorsel Drs. Marthinus Salamuk

Dijelaskan juga bahwa secara Nasional Parpol yang lolos sebanyak 21 ( Dua puluh satu ) Partai Politik dan secara khusus di kabupaten Sorong Selatan terdapat 16 ( Enambelas ) Partai Politik dengan demikian semua Parpol peserta Pemilu adalah milik pemerintah

“Sehingga selaku pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kami akan selalu memperhatikan dan berkewajiban merencanakan anggaran dalam bentuk hibah kepada semua partai yang lolos sebagai peserta pemilu sesuai dengan Anggaran Dasar (AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART) yang dimiliki oleh masing masing partai Politik serta mekanisme perundang undangan yang berlaku” sebut Wabup

Wabup menambahkan bahwa setiap bantuan anggaran dari pemerintah kepada semua partai politik harus dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Di era sekarang semua laporan pertanggung jawaban diperketat oleh BPK RI untuk itu saya berharap kepada pengurus inti semua partai politik yang ada dikabupaten Sorong Selatan agar dapat menggunakan dana yang yang dibantu oleh pemerintah secara baik dan benar dengan demikian kita bebas dan tidak berhubungan dengan masalah hukum” ungkapnya.

Giat ini turut dihadiri Wakil Bupati Sorong Selatan Drs Martinus Salamuk ,Wakapolres Sorsel Kompol Bidik Risalady,SH, Danramil Teminabuan yang diwakili Sertu Benyamin Kena, Kepala Badan Kesbangpol Sorsel Edit Doni Tamaela,SP, Pimpinan OPD, Pimpinan Partai dan Anggota serta Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat di kabupaten Sorong Selatan.

(Eng/Halim)