Manokwari, Rakyatpapua.com – Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Doberay, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua untuk segera menangkap dan menahan tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh mantan Ketua Bawaslu Papua Barat, AN.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka lainnya dalam kasus yang sama, Alfredo Ngamelubun alias AN, berdasarkan surat nomor :04/T.1/Fd.1/01/2019 tanggal 16 Januari 2019, terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2015 sebesar 2 milyar rupiah pada instansi yang dipimpinnya (Bawaslu Papua Barat).

Surat Penetapan Tersangka AN oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Dok. Ist

Dalam pertemuan lintas sektor bersama LP3BH Manokwari, Persekutuan Gereja-gereja Papua Barat (PGGP PB), Para Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Mahasiswa, Jumat (22/3), Ketua DAP III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor menyebutkan bahwa jelang Pemilu 2019, Bawaslu Papua Barat sudah harus netral dan tidak terkontaminasi kasus apappun.

“DAP menilai Bawaslu Papua Barat sebagai Badan Pengawas Pemilu harus netral dan tidak boleh terkontaminasi dengan kasus apapun” jelas Mananwir di Kantor LP3BH Manokwari.

Namun yang terjadi sekarang, kata Ketua DAP III, justru ada oknum anggota Bawaslu yang tersangkut kasus korupsi sebesar 2 milyar dan sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi masih berkeliaran dan bebas menggunakan fasilitas pemerintah.

“AN harus segera ditangkap dan diproses dengan status tersangka. Masa badan pengawas tetapi bermasalah, itu ‘kan tidak benar itu. Kami dari Masyarakat Adat mendesak untuk harus ditangkap,” ujar Mananwir Paul Finsen Mayor

Wakil ketua PGGP Papua Barat, Pdt. Soleman Manufandu, disaat bersamaan mempertanyakan adanya proses pembiaran yang dilakukan hingga AN masih bebas berkeliaran padahal telah terbukti merugikan keuangan negara dengan jumlah fantastis, 2 Milyar Rupiah.

“AN harus ditangkap, masa Perempuan Papua Getrida Mandowen dan tersangka lain yaitu Muhammad Idrus saja bisa ditahan baru Alfredo kenapa tidak bisa” cetus Soleman.

“Mewakili Gereja, saya meminta kepada kejaksaan tinggi Papua untuk segera menangkap dan menahan AN, agar tidak terjadi diskriminasi atau iri hati pada orang lain” tegasnya.

DAP dan Elemen Masyarakat Desak Kejati Segera Menangkap dan Menahan AN, Koruptor Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2015.

Sementara itu, Ketua LP3BH Manokwari, Yan Ch. Warinussy mengungkapkan bahwa pasca ditetapkan sebagai tersangka, AN sudah memenuhi syarat-syarat formal yang ada pada pasal 17 dan pasal 1 butir 14 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dijelaskan, seseorang ketika telah ditetapkan sebagai tersangka maka seharusnya ditekan kebebasannya (tidak bisa beraktifitas minimal harus dinonaktifkan dari pekerjaannya).

Tetapi, lanjut Praktisi Hukum ini, yang terjadi malah AN masih bisa melakukan supervisi kepada Bawaslu kabupaten/kota, dan masih leluasa menggunakan anggaran Bawaslu. Kata dia, hal ini pun dapat menimbulkan kecemburuan sosial serta diskriminasi diantara para tersangka pada kasus yang sama.

“Ini kan jadi persoalan dan akan menimbulkan iri hati atau diskriminasi kepada orang Papua. Karena perempuan Papua yang terlibat dalam kasus yang sama dalam jabatan sebagai bendahara sudah ditahan namun mantan ketua Bawaslu yang juga sudah status tersangka masih dibiarkan berkeliaran” beber Yan.

Warinussy meminta kepada Penegak Hukum demi menghindari slogan “hukum itu tajam kebawah dan tumpul keatas”, maka Alfredo harus dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka untuk diperiksa, ditahan dan berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Manokwari.

“Supaya diadili di Manokwari agar semua orang tahu bahwa yang terlibat dalam kasus yang merugikan negara hingga 2 milyar itu bukan hanya Getrida Mandowen dan Muhammad Idrus saja tapi ada juga orang lain yang menikmati aliran dana yang lebih besar” tutup Yan.

(***/Halim)