Manokwari, Rakyatpapua.com – Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Sabtu (23/3), gelar Diskusi Publik “Perlindungan Tanah Adat Bagi Masyarakat Adat” dengan menghadirkan Narasumber yang berkompeten semisal, Tenaga Ahli Gubernur Papua Barat, dan Akademisi.

Diskusi Publik yang digelar di Auditorium Faperta Unipa ini, kata Ketua DAP III, sebagai bentuk Edukasi dan Memberikan Kesadaran kepada Peserta Diskusi yang berasal dari Pemuda dan Tokoh Masyarakat tentang Kenapa dan Bagaimana Perlindungan Tanah Adat begitu penting saat ini agar Masyarakat Adat tidak kehilangan Tanah maupun Hutan Adat mereka.

Ketua DAP III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor secara khusus bahkan menceritakan pengalamannya ketika turun ke beberapa daerah di Wilayah Doberay. Sebut dia, beberapa Keret (Tingkatan di atas Marga) bahkan telah kehilangan seluruh Tanah Adatnya.

Pose bersama usai Diskusi Publik “Perlindungan Tanah Adat Bagi Masyarakat Adat Papua” di Auditorium Faperta (Fakultas Pertanian) Unipa, Sabtu (22/3).

“Sedikt cerita, Contoh kecil saja, ada keret A (disamarkan), cek-cek begini marganya ada, tapi tanah adat mereka sudah dijual sampe habis” ungkap DAP menyayangkan hal tersebut.

Padahal, menurut DAP Tanah Adat merupakan Warisan leluhur yang harus dijaga secara baik hingga turun temurun.

“Tanah adat itu tong pu leluhur ada yang mendapatkannya melalui perang, ada yang karena perbuatan baik mereka kepada masyarakat adat lainnya, ada yang karena kahwin mawin, sehingga warisan itu tong sebagai penerus harus jaga secara baik” ungkap Mananwir.

Dekan Faperta Unipa Manokwari, Dr. Agus Sumule, ketika tampil sebagai pemateri mengemukakan beberapa solusi menyikapi bagaimana langkah ideal guna melindungi Tanah Adat kepunyaan Masyarakat Adat yang mendiami wilayah tertentu.

Disebutkan Agus Sumule, di banyak tempat di papua telah lama berkembang aspirasi masyarakat hukum adat agar hak mereka atas sumberdaya alam diakui oleh negara sebagaimana termaktum dalam UUD 1945 pasal 18b ayat 2.

Dr. Agus Sumule ketika tampil sebagai Pemateri Diskusi Publik “Perlindungan Tanah Adat Bagi Masyarakat Adat Papua”.

Lanjut Dekan Faperta ini, hal lainnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor35/PUU-X/2012 mengenai pengujian atas UU Kehutanan yaitu, Hutan Adat adalah Hutan Milik Masyarakat Adat dan bukan lagi Hutan Negara didalam Wilayah Hukum Adat seperti yang selama ini berlaku, sepanjang bisa dibuktikan keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayahnya yang berupa Hutan.

Oleh karena itu, Akademisi ini menilai, pertama-tama perlu adanya Peraturan Daerah secara berjenjang tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk turunan dari beberapa peraturan perundangan yang lebih tinggi.

“Gubernur/Bupati/Walikota, perlu segera membuat Perda tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Saya kemudian jadi bingung kalau ada Kepala Daerah ataupun Anggota DPR Orang Asli Papua yang tidak membuat Perda ini, karena Perda ini sangat penting untuk masyarakat adat” kata dia.

Setelah itu, lanjut Agus Sumule, ketika telah ada Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, baru dilakukan Pemetaan terhadap Wilayah Adat. Sebutnya, ketika ada invenstasi ataupun penggunaan lahan adat, masyarakat Adat tidak perlu menjualnya, malah bisa memperoleh keuntungan.

“Kalau sudah ada Perda nya, baru dilakukan Pemetaan. Menurut hemat saya, selain melindungi, masyarakat adat juga bisa dilibatkan dalam segala aktifitas baik kepemilikan saham ataupun sewa kontrak lahan ketika wilayah adat mereka di gunakan oleh pihak Pemerintah, Swasta, maupun Investor” sebutnya sembari menekankan Tanah Adat tidak perlu dijual.

Nikodemus Wanenda, Mantan Kepala Badan Pertanahan Papua, sekaligus Tenaga Ahli Gubernur Papua Barat, yang juga hadir sebagai pembicara mengungkapkan bahwa saat ini, Kementerian ATR dalam proses pembuatan regulasi baru.

Ia mengatakan melalui Regulasi Agraria/Pertanahan terbaru, masyarakat bisa semakin dipermudah dengan pengurusan Sertifikat Komunal/Milik Bersama.

“Regulasi baru yang sementara dibahas dan rencana segera disahkan dapat mempermudah masyarakat adat untuk mendaftarkan hak atas hutan dan tanah adat dalam sebuah Sertifikat Milik Bersama” ujar Wanenda.

(Mar/Halim)