Manokwari, Rakyatpapua.com – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Ch Warinussy mengaku masih mempertanyakan alasan kuat apa yang mendasari Komnas HAM sampai saat ini belum melakukan Investigasi terhadap Kasus Nduga, yang terjadi sejak penghujung tahun lalu.

Padahal, dalam rilisnya, Minggu (24/3), Yan mengungkapkan semua kasus yang terjadi di Nduga baik intervensi Pemerintah melalui Militer serta hal lainnya telah memenuhi segala unsur agar dilakukan Pengadilan HAM sesuai UU RI No 26 Tahun 2000 dan Statuta Roma.

“Dugaan pelanggaran HAM Berat sebagaimana diatur di dalam pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 UU No.26 Tahun 2000 Tentang.Pengadilan HAM terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan kejahatan genosida (crime of genocida),” kata Yan.

Yan Christian Warinussy, Advokat sekaligus peraih ‘John Humphrey Freedom Award’ tahun 2005.

“Sedangkan di dalam Statuta Roma juga jelas-jelas disebut jenis pelanggaran HAM lainnya, yaitu kejahatan perang (war crime) dan kejahatan penyerangan (agresi),” lanjutnya.

Selain itu, sebut Advokat Senior Papua ini, dalam buku karya William A.Schabes berjudul : An Introduction to the International Criminal Court atau Sebuah pengantar mengenai Mahkamah/Pengadilan internasional, Schabes menulis : ‘The international Criminal Court has jurisdiction over four categories of crimes : genocide, crimes againts humanity, war crimes and agression’.

“Yang artinya bahwa mahkamah/pengadilan HAM memilliki kewenangan dan dapat mengadili perkara-perkara kriminal/kejahatan yang terkait dengan soal genosida (pemusnahan etnis), kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan serangan. Dimana 2 (dua) dari bentuk kejahatan tersebut diatas merupakan pelanggaran HAM yang Berat,” tegas Yan.

Tambah Yan, apalagi dalam regulasi yang sama, yakni UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM juga memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan penyelidikan (investigasi) atas dugaan pelanggaran HAM yang berat (human rights violation) tersebut.

“Selanjutnya termasuk di dalam jurisdiksi dan atau kewenangan hukum dari pengadilan HAM di Indonesia dan Tanah Papua. Hal itu sesuai amanat UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang HAM dan pasal 44 UU RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” ucapnya.

Dengan pertimbangan tersebut Yan berpendapat bahwa tak ada alasan bagi Komnas HAM RI untuk tidak melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang berat di Nduga tersebut sejak sekarang ini.

(***/Halim)