Manokwari, Rakyatpapua.com – Menyikapi pernyataan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs. Albert Rodja baru-baru ini terkait presentasi penerimaan Casis Polri 2019, OAP 80 : 20 %, Dewan Adat Wilayah meminta khusus tahun ini harus 100% OAP.

Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay menjelaskan, penerimaan Akpol, Bintara, Tamtama Polri di Tahun 2019, di utamakan untuk OAP sesuai UU Otsus Nomor 21 tahun 2001.

Alasan lainnya, kata DAW III, untuk menghindari Kecemburuan Sosial yang terjadi akibat anak-anak Asli Papua yang test diluar Papua ditolak dan disuruh kembali melakukan test di Papua.

“Menurut Pandangan Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay bahwa Penerimaan Akpol, Bintara, Tamtama Polri untuk Polda Papua Barat 100 % OAP,” ujar Mananwir Paul Mayor, Selasa (26/3).

“Karena Papua sudah dikhususkan melalui Otsus untuk Orang Asli Papua mendapat jatah sepenuhnya,” rilisnya

Secara khusus ia menyarankan untuk membentuk tim independen yang terdiri dari DPR, Gubernur Papua Barat dan Tokoh-Tokoh masyarakat. Dan Dewan Adat siap mengawal setiap Test Seleksi per Item bersama Panitia yang di bentuk Polda Papua barat.

“Bentuk tim independen dan kami (Dewan Adat) siap kawal proses seleksi secara keseluruhan,” sebut Ketua DAW III Doberay.

Ia mendesak DPR, Gubernur, serta Seluruh Tokoh Masyarakat, dan Dewan adat mengagendakan pertemuan khusus dengan Kapolri untuk membicarakan masalah Perekrutan Casis Polri tahun 2019 Provinsi Papua Barat.

Selain itu, Mananwir juga memberi ultimatum agar proses Penerimaan dilakukan secara Transparan.

“Panitia yang kedapatan bermain dengan cara-cara kotor maka Kapolda harus pecat yang bersangkutan,” kata dia.

Sebelumnya, Kapolda Papua Barat juga telah menegaskan, dirinya tidak akan mentolerir ‘Oknum’ yang mencoba melakukan Pungli dalam Proses Penerimaan Polri 2019. Serta mengajak semua pihak melaporkan dengan melampirkan bukti-bukti yang jelas.

(***/Halim)