Manokwari, Rakyatpapua.com – Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Pengangkatan Anggota DPR Jalur Otsus yang telah disahkan dalam Paripurna DPR PB beberapa waktu lalu, kini menuai berbagai Protes yang datang dari Masyarakat Adat.

Bertempat di Sanggeng Manokwari, Senin (25/3) sore, Masyarakat Adat Suku Maybrat melalui Kepala Suku Maybrat di Manokwari, Marthen Nauw, sambangi Rumah Besar Dewan Adat Wilayah III Doberay untuk mengadukan Perdasus yang dinilai ‘Cacat’ tersebut.

“Kami datangi Dewan Adat Papua ini menyangkut masalah Perdasus yang telah disahkan DPR PB tentang pengangkatan anggota DPR jalur otsus,” ujar Marthen.

Marthen mengakui telah berupaya mendapatkan Draft Perdasus tersebut melalui Badan Kesbangpol PB maupun Sekretariat DPR PB untuk memastikan lebih dulu apa yang menjadi kekhawatiran mereka (Masyarakat Adat), namun Draft itu dikatakan belum tersedia.

“Kami juga sebenarnya mau memastikan dulu, tapi draft Perdasus tersebut baik di kesbangpol maupun DPR setelah kami temui untuk minta draft itu katanya mereka juga belum ada draft (Pasca) pengesahan,” kata dia.

Ia meyakini bahwa salah satu Pasal dalam Perdasus tersebut dinilai melemahkan “Kekhususan” OAP. Pasal dimaksud, lanjut Marthen, mengharuskan Anggota DPR Pengangkatan Jalur Otsus memiliki Pendidikan serendah-rendahnya S1 (S1).

Padahal sebelumnya, untuk Pengangkatan Anggota DPR Fraksi Otsus Periode Pertama yang bakal segera berakhir ini, sama sekali tidak dicantumkan persyaratan Pendidikan Minimal S1.

“Pengangkatan yang pertama kali tu semua bebas, laki-laki ka perempuan ka, sekolah ka tidak ka, semua bisa ikut calonkan diri untuk diangkat melalui jalur otsus. Tapi sekarang kenapa ada Persyaratan seperti begini” kesal Kepala Suku Maybrat ini.

Jika terbukti benar, Persyaratan Pendidikan Minimal S1 yang kemudian dimuat dalam Perdasus itu disebutnya merupakan Kepentingan Oknum tertentu yang merumuskan Perdasus tersebut.

“Bisa saja ada kerjasama, kongkalikong supaya memuluskan kepentingan oknum tertentu pada pengangkatan periode selanjutnya. Kami Tokoh Masyarakat tidak menerima itu, kenapa ada perubahan,” kecam Marthen.

Kepala Suku Maybrat di Manokwari, Marthen Nauw, ketika memberikan keterangannya di Sekretariat Dewan Adat Wilayah III, Senin (25/3).

Oleh karena itu, Marthen Nauw sebagai Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, sekaligus Kepala Suku Maybrat, menolak dengan tegas persyaratan itu.

“Kami menolak dengan tegas,” ungkapnya dengan nada marah.

“Kenapa yang DPR murni saja tidak ada persyaratan macam begitu (S1) baru DPR Otsus yang seharusnya ada perlakuan khusus kepada orang papua harus dimasukkan persyaratan luar biasa kaya begitu,” tanya dia.

Apalagi Dewan Adat Wilayah III Doberay sebagai Representasi Masyarakat Adat di Kepala Burung (Manokwari Raya – Sorong Raya), juga sama sekali tidak dilibatkan dalam perumusan Perdasus ini.

“Kenapa Dewan Adat tidak dilibatkan dalam merumuskan Raperdasus tersebut. Hatimu dimana untuk lihat masyarakat papua yang lain. Kalau mau kenyang sendiri, silahkan saja,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Panel Presidium Dewan Papua (PDP) sekaligus Pejuang Otsus di Tanah Papua, Wempi Kambu, dalam kesempatan itu ia sedikit berceritera kembali tentang Roh Otsus yang sebenarnya yang diperjuangkan sejak Kongres I Tahun 1961 hingga Kongres II Tahun 2000.

“Ada darah dan air mata yang melahirkan UU Otsus hasil Kongres II (tahun 2000) itu. Jangan peraturan seenaknya dibuat oleh oknum tertentu di MRP, DPR Otsus, DPR Provinsi dan Kabupaten. Mari kita melihat kembali hasil kongres II,” tegas Anggota PDP.

Hasil Kongres II (tahun 2000), dijelaskan Wempi Kambu, dibahas pra syarat Pengangkatan Anggota MRP, dan DPR jalur Otsus tidak membatasi Jenjang Pendidikan dan Umur. Juga mekanisme pengangkatan dilakukan melalui Musyarawarah masing-masing Suku Wilayah Adat untuk menentukan Perwakilannya.

“Tidak ada Sarjana, tidak membatasi umur, tidak melalui pemilihan umum, hanya ditentukan melalui musyawarah masing-masing suku di wilayah adat. Kalau sudah ditentukan, ia kemudian di bawa memberikan makalah dan dilantik,” Pejuang Otsus menjelaskan.

“Bukan sampe disana baru mau dites lalu kasi gugur menurut orang-orang pintar punya mau, lalu angkat orang yang sesuai dengan apa yang pejabat mau, kita mau, negara mau,” sindirnya.

Jika kondisinya seperti itu, maka lanjut Kambu, dapat dikatakan, apa yang diamanatkan dalam Otonomi Khusus telah gagal.

Dan sesuai perintah Kongres II, apabila Otsus Gagal, Otsus segera harus dikembalikan ke Jakarta, untuk Jakarta segera kembalikan proses Proklamasi Kemerdekaan Papua ditindak lanjuti lebih jauh.

“Jadi kalau sampe, ini (Perdasus) disahkan (berlakukan), terpaksa dianggap Otsus gagal, maka kami bersama 7 Wilayah Adat Papua antar Otsus yang gagal ini ke Jakarta, dan Jakarta akan memanggil oknum-oknum yang merubah ini (Roh Otsus hasil Kongres II di Jayapura) untuk pertanggung jawabkan perbuatannya,” Wempi Kambu menekankan.

Wempi kemudian menegaskan segala sesuatu yang dihasilkan dalam Forum Resmi DPR Otsus ataupun MRP, tanpa melalui pertimbangan Dewan Adat ataupun Presidium Dewan Papua, adalah Produk Hukum yang tidak Sah.

Dewan Adat Wilayah III, melalui Mananwir Paul F Mayor ketika menerima aspirasi yang disampaikan oleh Masyarakat Adat (Kepala Suku Maybrat) dan PDP bakal menindak lanjuti hal tersebut.

“Mereka datang ke Rumah Adat ini sampaikan Aspirasi, wajib hukumnya kita menindaklanjuti. Memang benar selama pembahasan 7 raperdasus, kami tidak dilibatkan. Segera kami menyurat kepada pihak terkait segera menjelaskan isi Perdasus tersebut dalam pertemuan antara Pemerintah, DPR, dan Masyarakat,” ucap Mananwir.

Ia juga berharap, kedepannya agar Gubernur/Bupati/Walikota/DPR maupun Stakeholder lainnya untuk menjaga sinergitas dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Tanah Papua.

(***/Halim)