Sorong Selatan, Rakyatpapua.com – Sekda Sorong Selatan Dance Yulian Flassy SE, MSi mengungkapkan, Pencari Kerja formasi Guru tanpa Sertifikat Profesi (Sertifikasi) tetap diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS di Sorsel.

“Yang penting, yang bersangkutan memiliki dasar Sarjana Pendidikan (S1),” ungkap Sekda Sorsel, Senin (25/3), di ruang rapat Kantor Bupati Sorsel.

Hal tersebut disampaikan Sekda usai menerima ratusan pencari kerja Formasi Guru yang meminta penjelasan terkait sejumlah persyaratan yang dinilai membatasi mereka untuk mendaftar sebagai peserta seleksi CPNS dilingkup Pemkab Sorsel.

Sekda Sorsel, Dance Yulian Flassy, ketika menerima Ratusan Pencaker Formasi Guru di ruang rapat Kantor Bupati Sorsel, Senin (25/3).

Sekda sendiripun mengaku, dengan persyaratan yang begitu ketat yang sebelumnya ditetapkan, dapat dipastikan banyak pencaker dari formasi guru tidak dapat mengikuti seleksi.

Namun setelah berkoordinasi dengan KemenPANRB melalui BKN RI Regional XIV di Manokwari dan Kepala BKD/BKPSDM Provinsi Papua Barat, sebut Sekda Sorsel, bahwa telah terbit SE dari KemenPAN RB Nomor : B/480/M.SM.01.00/0218 sebagai dasar pengambilan kebijakkan.

“Jika tanpa surat ini, tentunya pencaker guru di Papua dan Papua Barat sebagian besar akan mengalami nasib yang sama yaitu gugur sebelum bertempur karena tidak dapat diikutkan dalam seleksi ini terkait ketatnya persyaratan,” jelasnya.

“Surat ini akan segera ditindaklanjuti oleh BKD Sorsel,” sebut Dance.

Diketahui, MenPAN RB telah mengeluarkan surat bagi pencaker yang tidak memiliki Sertifikasi memiliki hak untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2018 untuk formasi guru.

Surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/480/M.SM.01.00/0218 tentang Penjelasan Perubahan PermenPAn RB 36/2018 yang ditujukan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Menerangkan bahwa dengan adanya beberapa perubahan dalam PermenPAN RB Nomor 36/2018 yang telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham, khususnya mengenai akreditasi menjadi, “Calon pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan.

Disamping itu, Sertifikasi Pendidik yang dikeluarkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat dipergunakan dalam rangka pemberian Afirmasi untuk tidak wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi pelamar pada formasi jabatan Guru, sama halnya dengan sertifikasi pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami harapkan agar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sebelumnya telah menyatakan Pelamar Tidak Memenuhi Persyaratan terkait dengan Akreditasi dan Sertifikasi, agar segera memverifikasi ulang dan apabila terdapat Peserta yang Persyaratanya telah sesuai dengan Permen PANRB Perubahan dimaksud, Panitia Instansi segera memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa pelamar dimaksud dinyatakan memenuhi persyaratan,” demikian bunyi Petikan Perubahan PermenPAN RB.

(Eng/Halim)