Manokwari, Rakyatpapua.com – Masyarakat Adat Papua dalam hal ini Kepala Suku, LBH, LSM Anti Korupsi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Aktifis dan Mahasiswa desak Kejati segera menahan AN atas dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Bansos Bawaslu PB Tahun 2015.

Pasca ditetapkan sebagai tersangka, AN, Mantan Ketua Bawaslu PB, hingga saat ini masih aktif bekerja sebagai Komisioner Bawaslu Papua Barat dan menikmati gaji serta fasilitas negara.

Dewan Adat Wilayah III Doberay mewakili Masyarakat Adat menyayangkan hal ini. Ketua DAW III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor mengungkapkan, jika ini terus dibiarkan, masyarakat akan hilang kepercayaan dan mencurigai Kinerja Kejati.

“Meminta dengan tegas pasca penetapan tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Bansos 2015, Alfredo Ngamelubun, yang masih aktif bekerja sebagai komisioner Bawaslu Papua Barat dan menikmati Gaji serta fasilitas negara agar segera dipanggil, diperiksa dan ditahan sesuai ketentuan hukum,” kata dia.

Diketahui bahwa Sekretaris dan Bendahara Bawaslu yang juga turut terlibat sudah ditahan dan di sidangkan. Namun anehnya, sebut Mananwir, Ketua Bawaslu sampai hari ini masih berkeliaran dan melakukan aktivitasnya sebagai komisioner Bawaslu Papua Barat.

“Ini sesuatu yang sangat menyakiti hati masyarakat adat papua. Kenapa Anak Adat Ida Mandowen bisa ditahan dan diproses hukum tapi Alfredo Ngamelubun masih dibiarkan bebas?? ini hukum seperti apa ni,” tanya Paul

“Maka dengan itu seluruh Masyarat Adat Papua mendesak AN segera panggil dan tahan kalau dibiarkan berarti Masyarakat Papua “mencurigai” kinerja Kejaksaan Tinggi Papua,” lanjutnya.

Menindak lanjuti Protes tersebut, Perwakilan Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay dan Masyarakat Adat juga telah menyerahkan Surat kepada Kasie Penkum Kajati Papua Dr. Efie Numberi, SH,MM dan mendesak tersangka segera dieksekusi.

“Sudah diserahkan di Kantor Kajati Papua di Jayapura hari ini oleh Koordinator Donald dan Mahasiswa Papua Barat di Jayapura,” ungkap Paul.

“Surat pernyataan demo pada hari senin lalu di Manokwari yang diserahkan kepada Kajati Papua, pendemo memberikan waktu 3 hari kalau tidak mereka akan balik,” bebernya

(***/Halim)