Manokwari, Rakyatpapua.com – Yayasan Panah Papua mendesak Gubernur Papua Barat dan Bupati Manokwari Selatan untuk tidak menerbitkan Rekomendasi Tekhnis dan IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. Mitra Silva Lestari karena berpotensi melanggar Inpres Moratorium Sawit Nomor 8/2018 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

Yayasan Panah Papua, melalui Diana W, dalam Siaran Press nya, Rabu (27/3), mengungkapkan bahwa Inpres 8/2018 telah dengan jelas mengatur tentang Pembukaan Lahan Kepala Sawit Baru dalam Kawasan Hutan.

“Dalam Inpres itu, Gubernur dan Bupati diinstruksikan untuk menunda memberikan Rekomendasi Tekhnis (kewenangan Gubernur), IUP Kelapa Sawit (kewenangan Bupati) dan Izin Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Baru yang berada di dalam Kawasan Hutan,” jelas Diana.

Khusus untuk Izin Pembukaan Lahan Perkebunan, PT. MSL, diketahui telah memperoleh Izin tersebut dengan luasan sekitar 11.214 Ha pada tahun 2015, dan berlaku selama 3 tahun yang kemudian telah diperpanjang kembali oleh Bupati Mansel (Sebagaimana juga pernah diberitakan oleh salah satu Media Cetak di Manokwari medio Februari 2019).

Namun untuk menjalankan usahanya, kata dia, PT. MSL tidak dapat berjalan hanya dengan berbekal Izin Lokasi.

“Diperlukan izin lainnya seperti Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lingkungan, dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk memastikan usahanya berjalan dengan baik,” sebut Diana.

Menanggapi apa yang dilakukan oleh Bupati Mansel dengan memberi perpanjangan Izin Lokasi kepada PT. MSL meski Presiden telah mengeluarkan Inpres 8/2018, Yayasan Panah Papua menganggap hal itu bukan sebuah Kebijakan Keliru yang diambil Bupati Mansel.

“Tidak terdapat instruksi agar Bupati menunda pemberian izin lokasi bagi pemohon. Apalagi pada kasus PT MSL, Izin lokasi telah terbit sejak Tahun 2015,” ungkap Panah Papua Campaigner ini.

Tetapi, lanjut Diana, Yayasan Panah Papua berargumen bahwa sebelum Izin Lokasi untuk PT. MSL diterbitkan pada tahun 2015, wilayah APL yang saat ini telah diberi Izin lokasi, peruntukannya bukan untuk perkebunan, khususnya perkebunan skala luas seperti sawit.

Dalam dokumen Izin yang dikeluarkan oleh Bupati Manokwari Selatan kala itu, posisi letak perkebunan terletak pada dua distrik yaitu Distrik Tahota (Luas 8.975 Ha) dan Distrik Isim (Luas 2.239 Ha).

Pola ruang pada lampiran Perda No 19 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Manokwari (Kabupaten Manokwari Selatan pada saat itu belum memiliki Perda RTRW) menunjukaan bahwa peruntukannya sebagian besar untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas 5.013 Ha dan Hutan Produksi (HP) dengan luas 2.249 Ha (masih masuk dalam kawasan hutan), serta APL seluas 3.047 Ha.

Lebih jauh, Diana mengatakan, ada 3 Point Usulan yang dikeluarkan oleh Yayasan yang bergerak dibidang LH dan Kehutanan ini, kepada Gubernur Papua Barat dan Bupati Mansel sebagai bahan Pertimbangan yang mengacu pada Inpres 8/2018.

“Kepada Gubernur Papua Barat untuk tidak menerbitkan Rekomendasi Teknis Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi sebagai persyaratan pemberian izin karena adanya kebijakan moratorium sawit melalui Inpres No. 8/2018,” ucap Diana.

“Kepada Bupati Manokwari Selatan untuk tidak menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT MSL karena adanya kebijakan moratorium sawit melalui Inpres No. 8/2018,” ujarnya.

Yayasan Panah Papua juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat segera melakukan evaluasi terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat sebagaimana amanah Deklarasi Manokwari, Inpres Moratorium Sawit dan Rencana Aksi KPK.

(***/Halim)