Teluk Bintuni, Rakyatpapua.com – Caleg PPP Teluk Bintuni, Haryanto Paus Paus menginginkan seluruh penyelenggara Pemerintahan baik Pemerintah Daerah dan DPRD di Teluk Bintuni segera menerapkan Transparansi dalam penyelenggaraan Birokrasi.

Ia berpendapat, hal itu wajib segera dilakukan demi mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Apalagi hampir seluruh Daerah di Indonesia kini mendengungkan hal yang sama.

“Semua daerah saat ini dengungkan transparansi dalam pemerintahan. Bintuni juga wajib lakukan hal itu supaya pemerintahan terutama pelayanan kepada masyarakat berjalan baik,” ujar Haryanto, Sabtu (30/3), melalui sambungan telepon.

Menurutnya, semangat Revolusi Mental yang terus digaungkan oleh Pemerintahan Jokowi JK juga mewajibkan era keterbukaan informasi publik sebagai salah satu pendukung terwujudnya Good Governance dan Clean Governance.

Haryanto Paus Paus (paling ujung sebelah kiri).

Transparansi yang dimaksud Haryanto semisal terbukanya semua akses informasi yang membuat masyarakat dapat dengan mudah mengetahui Program apa saja yang telah dan akan dilakukan Pemerintah, terutama berapa besar anggaran untuk implementasinya.

Diakui Haryanto, masyarakat perlu dilibatkan agar penyelenggaraan pemerintah dapat diawasi dan tepat sasaran. Apalagi dengan tekhnologi yang semakin maju, semua itu dapat dilakukan dengan mudah.

“Sangat sederhana, kalau bicara pembangunan berarti bicara anggaran. Anggaran itu peruntukkannya untuk apa dan berapa besar, harus diketahui masyarakat,” Haryanto menjelaskan.

“Contoh kecil saja, DPA itu buka dia untuk umum melalui instrumen Pemerintah misalnya Humas kah, atau melalui Bappeda kah. Supaya semua bisa awasi kalau ada yang belok-belok. Jaman sekarang tekhnologi sudah canggih jadi semua bisa lebih mudah, tarada yang susah,” jelasnya.

Selain itu, seluruh proses berjalannya roda pemerintahan selama tahun anggaran berjalan juga perlu untuk di ketahui masyarakat.

Disebutkannya, semisal Musrembang sampai penyusunan RKA, kemudian penetapan DPA bersama DPRD. Ditambah yang paling riskan, menurutnya, mekanisme pelaksanaan lelang pekerjaan ataupun penunjukkan langsung, informasinya harus bersifat informasi publik.

“Informasi harus jelas, sedetail mungkin, jangan secara global. Semua itu harus terbuka untuk Publik. Jangan ditutupi,” kata Caleg Dapil I nomor urut 8 ini.

Haryanto Paus Paus, SE, Caleg PPP Nomor Urut 8, Dapil I Teluk Bintuni.

Merasa hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan, Haryanto berharap kelak jika masyarakat mempercayai dirinya sebagai wakil rakyat di Parlemen, hal ini bakal menjadi prioritasnya.

Dirinya juga mengharapkan Pemkab Teluk Bintuni segera membentuk Komisi Informasi Publik yang bertugas sebagai wadah untuk memperoleh segala informasi layanan publik.

“Saya tidak tawar program ini, program itu, tapi pertama-tama kita buat fondasi yang kuat dulu. Caranya, segera bentuk KIP. Komisi ini sudah di bentuk di Pemprov Papua Barat, semoga kalau terpilih, saya dorong untuk buka di Bintuni,” beber Haryanto dengan Optimis.

“Kerja jujur dulu baru program-program lain tinggal melengkapi,” tutupnya singkat.

(***/Halim)