Kunjungi Sentani-Sorong, Pembela HAM Papua Kecewa Jokowi Tak Singgung Persoalan HAM

117

Manokwari, Rakyatpapua.com – Peraih Penghargaan “John Humpreey Award” tahun 2015 sekaligus Pembela HAM di Tanah Papua, Yan Ch Warinussy, menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas kunjungan Capres Petahana sekaligus Presiden RI, Ir. Joko Widodo di Papua.

Ia mengatakan, selama 2 kali kunjungan berturut-turut yakni di Papua (Sentani, kunjungi korban banjir) dan Papua Barat (Sorong, kampanye tertutup di Aimas Conventio Center), Jokowi sama sekali tak menyinggung persoalan HAM yang terjadi di Tanah Papua.

“Saya sangat prihatin. Karena selama kunjungan Presiden RI ke Papua dan Papua Barat, bapak Jokowi sama sekali tidak memberi perhatian terhadap persoalan dugaan Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Nduga, Provinsi Papua,” ujar Yan Ch Warinussy, Selasa (2/4), dalam rilisnya.

Jokowi, bahkan dinilai Yan, tidak memberi perhatian khusus pada janjinya tanggal 15 Agustus 2016 lalu di Istana Merdeka, untuk memulai dialog damai dalam rangka penyelesaian masalah HAM di Tanah Papua.

“Dalam kunjungan ke Jayapura dalam rangka tugas kepresidenan maupun ke Sorong dalam kampanye calon presiden RI No.urut 1, sama sekali tidak terdengar ada pesan-pesan Presiden maupun janji politik dalam penyelesaian kasus pelanggaranan HAM di Tanah Papua,” kata dia.

Yan berpendapat, Jokowi justru tidak mengemukakan sebenarnya langkah-langkah penyelesaian damai seperti apakah yang bakal digunakan nantinya untuk menyelesaikan konflik sosial-politik di Tanah Papua

Ia juga menyebut, Jokowi malah lebih cepat menyetujui rencana pemekaran wilayah provinsi yang justru melawan keputusan moratorium pemekaran dan cenderung merupakan potensi konflik sosial, ekonomi, budaya dan politik baru di tanah Papua.

“Penyelesaian Kasus HAM di Papua seperti apa ?? Jokowi dalam kunjungan ke Sentani dan Sorong, juga sama sekali tidak mengemukakan itu. Malah membahas pemekaran wilayah di Provinsi Papua,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Direktur LP3BH Manokwari ini.

Yan Ch Warinussy justru mendesak Presiden Jokowi untuk segera memerintahkan Jaksa Agung RI, M.Prasetyo, untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua sesuai mekanisme hukum nasional di dalam UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU RI No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Terlebih khusus untuk Papua dan Papua Barat, Yan melanjutkan, Jokowi sebagai Capres juga dituntut bagaimana menyelesaikan persoalan di Tanah Papua berdasar pula dengan amanat UU No.21 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, di pasal 44 dan pasal 45.

“Jokowi juga ditantang oleh para keluarga korban dan kami para aktivis HAM di Indonesia dan Dunia untuk mampu memenuhi janji lainnya yaitu pada tanggal 27 Juni 2014 di Stadion Mandala Jayapura untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua dan mendorong dilaksanakannya dialog damai dengan rakyat Papua,” tutup Yan.

(***/Halim)