Rakyatpapua.com – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) / Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar jelang Pemilu Serentak, 17 April 2019, dapat menjaga netralitasnya sebagai seorang ASN.

Komisioner KASN, Waluyo Martowiyoto, seperti dilansir Kompas.com, Selasa (02/4), di Jakarta mengatakan, meski hanya sekadar memencet “like” di media sosial terkait materi kampanye politik oleh seorang ASN, hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip netralitas ASN.

Ilustrasi/wikipedia.

“Banyak teman-teman ASN belum tahu bahwa jika ia memencet like pada postingan di media sosial seperti Facebook, ia sudah dianggap berpihak pada paslon tertentu,” kata Waluyo.

Ia mengatakan, salah satunya, perilaku di media sosial paling sering menjadi temuan pelanggaran asas netralitas ASN di seluruh Indonesia.

Asas netralitas yang dimaksud sebagaimana diatur dalam UU. 05/2014, tentang ASN, pasal 2 huruf f, bahwa yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

“Perilaku di social media ini tertinggi, dan biasanya para ASN tidak tahu kalau aktivitasnya tersebut melanggar prinsip netralitas,” jelasnya.

Sesuai data KASN, terjadi 482 kasus pelanggaran asas netralitas ASN selama 2108 dan dari jumlah itu, sebanyak 22,5 persen di antaranya terkait dengan media sosial. Patut dicatat, ini merupakan persentase tertinggi kategorisasi pelanggaran asas netralitas pegawai negeri.

Selain pelanggaran di media sosial, temuan pelanggaran lain selama 2018 adalah menghadiri sosialisasi calon (17,5 persen), ikut sebagai panitia pelaksana kampanye (16,1 persen), ikut kampanye (15,1 persen), menghadiri acara partai politik (8,8 persen), foto bersama paslon mengikuti simbol tangan atau gerakan (7,9 persen), dan pelanggaran lain (12,2 persen).

Berdasarkan beberapa temuan tersebut, Waluyo menekankan pentingnya sosialisasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN terkait politik praktis. Bila sosialisasi sudah dilakukan tetapi ASN tetap melanggar asas netralitas, lanjut dia, sanksi akan ditegakkan.

“Kalau sudah tahu dan nekat melanggar ya nanti kita sikat. Sanksinya beragam, seperti penurunan jabatan atau kenaikan pangkatnya ditunda,” ungkap Komisioner KASN.

(***/Halim)