DAW III Doberay Sambut Baik Regulasi Baru Pengadaan Barang/Jasa Khusus OAP

19

Manokwari, Rakyatpapua.com – Dewan Adat Wilayah III Doberay menyambut baik upaya para pihak yang melakukan pressure hingga berhasil merevisi Perpres 84/2012 yang dirubah menjadi Perpres 17/2019.

Ketika dihubungi, Rabu (10/4), Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor mengungkapkan hal tersebut sembari berpesan perlu ada sinergitas dengan Pimpinan Adat.

“Itu bagus skali dan pemda harus atur baik dan kerja sama dengan pimpinan adat supaya jangan sampai ada demo dan palang memalang akibat pembagian proyek,” ucap Mananwir.

Selain itu, Mananwir turut menyampaikan bahwa regulasi baru tentang pengadaan barang/jasa khusus pengusaha OAP ini juga merupakan sebuah penegasan atas berlakunya UU Otsus di Papua dan Papua Barat.

“Ini mempertegas diberlakukannya UU Otsus Papua & Papua Barat,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengungkapkan telah diberitahukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi Sorong beberapa waktu lalu.

Dikatakan Gubernur, Presiden menyampaikan bahwa telah menandatangani perubahan atas Perpres 84/2012 pada tanggal 22 Maret 2019 silam.

“Presiden sampaikan bahwa sudah di tanda tangai sejak tanggal 22 Maret lalu,” sebut Gubernur.

Dalam peraturan baru, mengamanatkan pengusaha (kontraktor) OAP dapat memperoleh paket pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah dengan model penunjukkan langsung bernilai dibawah 1 miliar rupiah.

Dalam salah satu pasal dalam perpres ini juga diatur tentang tender (lelang) terbatas yakni tender dengan pascakualifikasi dan terbatas hanya untuk pengusaha OAP dengan nilai 1 – 2,5 miliar rupiah.

Di Perpres ini juga diatur terkait penunjukkan langsung paket perencanaan (konsultansi) pengadaan barang/jasa bernilai paling tinggi 200 juta rupiah, juga wajib diperuntukkan kepada pengusaha OAP.

(Halim)