Spanduk yang dibentangkan di halaman PN Manokwari, Rabu (10/4).

Sidang Perdana Gugatan Logo PB, Majelis Hakim Tawarkan Para Pihak Berdamai

19

Manokwari, Rakyatpapua.com – Sidang perdana gugatan Pieter Mambor atas hak cipta logo Pemprov Papua Barat, Rabu (10/4), di PN Manokwari berakhir dengan usulan Majelis Hakim agar para pihak baik penggugat maupun tergugat dapat berdamai melalui mediasi.

Dalam sidang perkara perdata nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Mnk yang dipimpin oleh Hadi Handoyo (Ketua PN Manokwari), usulan berdamai yang dikemukakan Majelis Hakim kepada para pihak sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

“Dalam sidang perdana ini, Majelis hakim menawarkan para pihak untuk berdamai. Hal ini sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2016,” ujar kuasa hukum penggugat, Yan Ch Warinussy.

Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi.

Atas dasar usulan Majelis Hakim tersebut, selanjutnya para pihak sepakat menunjuk Faisal Munawir Kossah sebagai Hakim Mediator.

Sidang perdana gugatan hak cipta logo PB, tergugat I yaitu Pemerintah Provinsi Papua Barat diwakili Advokat Demianus Waney, SH, MH selaku kuasa hukumnya.

Sedangkan Tergugat II Brigadir Jenderal Abraham Octavianus Atururi tidak hadir pada sidang perdana ini.

Sebelumnya, ketika diwawancarai usai mengikuti sidang, Demianus Waney mengungkapkan, kehadirannya sebagai kuasa hukum pihak tergugat I (Pemprov PB) sekaligus pihak tergugat II (Abraham O Atururi).

“Kendatipun Pak Waney sudah menyiapkan draft surat kuasa, tapi karena belum ditandatangani, sehingga belum memenuhi syarat formal menurut hukum acara perdata Indonesia,” tutup kuasa hukum penggugat.

Direncanakan, usai sidang perdana gugatan Hak Cipta Logo PB, bakal langsung dilanjutkan Mediasi I yang di pimpin Mediator PN Manokwari.

(Halim)