Koalisi Advokat Pencari Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua, mendaftarkan uji materi UU 12/1969 di Mahkamah Konstitusi RI.

Hari ini, Koalisi Advokat HAM Daftarkan Uji Materi UU Berbasis PEPERA ’69 ke Mahkamah Konstitusi

1117

Jakarta, Rakyatpapua.com – Hari ini (12/4), Koalisi Advokat untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua bakal mendaftarkan permohonan uji materi terhadap konstitusionalitas penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 ke Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakpus.

UU 12/1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat yang berkaitan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua ini dirasa sebagai akar konflik berkepanjangan di Tanah Papua yang tak kunjung selesai.

Yan Ch Warinussy, Koordinator Koalisi, dalam rilisnya mengungkapkan, setelah melakukan kajian dan pengumpulan bukti, pihaknya mendapati beberapa kalimat dalam UU 12/1969 yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Perjanjian New York 1962 sebagai dasar terlaksananya Pepera yang penuh kecurangan.

Dijelaskan Yan, Perjanjian New York tahun 1962 yang merupakan landasan hukum dari Pepera, menjanjikan bahwa semua orang dewasa Papua berhak berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dilaksanakan sesuai dengan praktik internasional.

Prasasti Pepera di Jayapura, Papua

Faktanya, hanya 1.025 dari total sekitar 800.000 penduduk Papua saat itu (1969) yang berpartisipasi dalam Pepera ketika dijalankan pada tahun 1969.

“Orang Papua tidak hanya mengalami operasi militer besar-besaran oleh tentara Indonesia sepanjang 1960-an menjelang Pepera, namun mereka juga berada di bawah todongan senjata untuk bergabung dengan Indonesia ketika Pepera berlangsung,” ungkap Yan.

Oleh karena itu, kalimat “bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia…” yang tercantum pada konsideran UU No.12/1969 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28E ayat (2) dan pasal 28G ayat (1).

“Dalam ayat ini (UUD ’45), negara menjamin hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini bertentangan dengan fakta pepera,” sebutnya.

Selain itu, paragraf 7 dan 8 dari penjelasan UU No.12/1969 yang menyatakan bahwa Pepera “sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana” yang “berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh” dan seterusnya, juga bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28I ayat (1) terkait hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani.

 

Tim saat melengkapi beberapa dokumen bukti-bukti sebelum menuju Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat, Jumat (12/4).

“Ini juga bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 dan fakta terjadinya pepera, karena faktanya masyarakat papua saat itu juga di bawah tekanan saat berlangsungnya pepera,” tegas Advokat HAM Papua ini.

Hutang politik sejarah integrasi Papua ke dalam bingkai NKRI lewat Pepera yang bermasalah ini diyakini pula merupakan akar konflik utama di Papua.

Langkah hukum yang saat ini ditempuh, menurut Yan, bisa memberi rasa kebenaran dan keadilan bagi rakyat Papua dengan meluruskan sejarah integrasi tersebut, yang juga merupakan topik penting dalam penyelenggaraan Kongres Papua II Jayapura, Papua, tahun 2000 silam.

“Pelurusan sejarah ini bahkan kemudian diserukan kembali sebagai salah satu amanat hukum pasal 46 dari UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Namun dalam faktanya tidak pernah diwujudnyatakan sesuai harapan mayoritas rakyat Papua.

“Selain bagi orang Papua, kami juga berharap langkah ini bisa membuka mata rakyat Indonesia tentang asal muasal dari akar konflik di tanah Papua yang tak kunjung selesai,” tutup Yan.

Koalisi dari belasan advokat di Papua dan Jakarta yang dikoordinir oeh Yan Christian Warinussy ini bertindak atas nama para pemohon yang merupakan perwakilan dari masing-masing ketujuh wilayah adat, gereja-gereja, serta organisasi perempuan di tanah Papua.

Semisal, Zadrack Taime perwakilan dewan adat Papua wilayah I Mamta, Yan Pieter Yarangga perwakilan dewan adat Papua wilayah II Saireri, Paul Finsen Mayor perwakilan dewan adat Papua wilayah III Doomberay, Sirzet Gwaswas perwakilan dewan adat Papua wilayah IV Bomberay, Oktovianus Pekei perwakilan adat Papua wilayah V Mee-pago, Albertus Moyuend perwakilan adat Papua wilayah VI Ha-anim.

Juga Yohanes Petrus Kamarka, Djanes Marambur, Yosepa Alomang, Karel Philemon Erari, Pendeta Herman Awom, Thaha M. Alhamid, Solidaritas Perempuan Papua, dan Kemah Injil Gereja Masehi (Kingmi) di Tanah Papua.

(***/Halim)