Gubernur PB Buka Raker Bupati/Walikota Tahun 2019 di Teminabuan, Ini Sasarannya.

72

Sorong Selatan, Rakyatpapua.com – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, Senin (29/4/2019), secara resmi membuka pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Bupati/Walikota se-Papua Barat, di Hotel Mratuwa, Teminabuan, Sorsel.

Mengusung thema, “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa serta Penyelenggaraan Otonomi Khusus Yang Efektif Menuju Papua Barat Yang Aman Sejahtera Dan Bermartabat”, tujuan utama Raker kali ini adalah bagaimana mendorong kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam sambutannya menjelaskan bahwa saat ini penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengalami berbagai perkembangan yang dinamis, khususnya di tanah papua.

“Yaitu dengan ditetapkannya UU No.23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, yang diharapkan dapat sejalan dan sinergis dengan undang-undang otonomi khusus di Tanah Papua,” ucap Gubernur.

Menurut Gubernur, salah satu bentuk implementasi Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu dengan memberikan prioritas pada upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah melalui reformasi di segala bidang dari pemerintah pusat hingga daerah.

Pemerintah saat ini juga dianggap tidak pernah absen dalam membangun sebuah sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya bagi masyarakat.

Dengan tema Raker yang diusung, kata Gubernur, sangat jelas digambarkan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan yang bersih dan berwibawa serta dapat melaksaksanakan Otonomi khusus yang efektif dan berkualitas kepada masyarakat.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, dalam Raker Bupati/Walikota yang diselenggarakan di Teminabuan, Sorong Selatan. Foto. Humas Setda Sorsel.

“Namun demikian pelayanan berkualitas akan sulit dicapai tanpa dibarengi dengan kesungguhan dan dedikasi serta profesionalisme aparatur yang tinggi,” imbuh Dominggus Mandacan.

Oleh karena itu, melalui forum ini diharapkan Gubernur, dapat menjadi sarana strategis untuk membangun kebersamaan penyelenggaraan pemerintahan, menyamakan persepsi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dlilaksanakan melalui program dan kegiatan setiap tahunnya.

Sementara itu, beberapa permasalahan dan isu strategis lainya yang menjadi perhatian dan kemudian dibahas dalam Rapat Komisi diantaranya :

– Mensinergikan Kebijakan dan Program Bupati/Walikota yang di tuangkan dalam Renstra/RPJMD Kab/Kota dengan Renstra/RPJMD Provinsi Papua Barat,
– Dalam menyusun Kebijakan dan Program Strategis di masing-masing Kab/Kota maupun Provinsi agar di evaluasi oleh OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama tenaga Guru yang bukan Pegawai Negeri Sipil,
– Penyelesaian Ganti Rugi Tanah SMA/SMK dibawah tahun 2017 menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/ Kota
– Pendataan Orang Asli Papua melalui Sensus OAP, agar OPD membahas tekhnis pelaksanaanya sehingga dapat disinkronkan dengan Sensus Penduduk Nasional,
– Batas Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kota, sebagaimana kesepakatan di Raja Ampat tahun 2018 agar dilaksanakan sesuai komitmen Bupati dan Walikota untuk menyelesaikan batas administrasi Pemerintahannya.
– Mengupayakan kurangi angka kemiskinan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Barat dengan bersinergi dalam Implementasi Kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Sektoral dengan Undang-Undang Otonomi Khusus; salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah pemberdayaan Pengusaha Asli Papua.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) agar diperhatikan bobot materi dan batas waktu penyampaian oleh Kabupaten/Kota ke Provinsi dan ke Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan.

Gubernur juga mengajak Bupati dan Walikota se-Provinsi Papua Barat untuk membangun komitmen bersama tentang Papua Barat tanpa miras, narkoba, lem aibon, KDRT dan kekerasan terhadap anak.

Dalam acara ini juga dilaksanakan Penandatanganan MoU antara Pemprov Papua Barat dengan Polda Papua Barat terkait pengawasan Dana Desa dan Miras, serta kesepakatan bersama dengan Petro Tekno untuk pembangunan SDM.

Penandatanganan MoU antara Pemprov Papua Barat dengan Polda Papua Barat terkait pengawasan Dana Desa dan Pemberantasan Miras. Foto. Humas Setda Sorsel.

Bertindak sebagai tuan rumah Rapat Kerja Para Bupati/Walikota se-Papua Barat, Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli,SE, berharap agar dengan raker ini kiranya dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu menjadi komitmen untuk membangun daerah dibidang pemerintahan, pembangunan dan sosial masyarakat sehingga dapat berdampak positif bagi pengembangan daerah.

(Enggelberto/Halim)